DIARPUS – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Perpustakaan Umum H.B. Jassin, Selasa (19/05/2026).
Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 19 hingga 21 Mei 2026, dengan pembagian peserta berdasarkan gelombang. Setiap gelombang diikuti oleh peserta yang berbeda, terdiri dari kepala sekolah dan kepala perpustakaan SMA/SMK/MA sederajat di Provinsi Gorontalo. Pola pelaksanaan tersebut dilakukan agar proses sosialisasi dan advokasi dapat berjalan lebih efektif, sehingga seluruh peserta memperoleh pemahaman yang optimal terkait standar nasional perpustakaan, instrumen akreditasi, hingga mekanisme pengajuan akreditasi perpustakaan.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Ridwan Hemeto, yang didampingi Sekretaris Dinas, Rudi Wahyudin Erfan Daenunu, dan Kepala Bidang Perpustakaan, Husni Jusuf.
Dalam sambutannya, Ridwan Hemeto menegaskan bahwa perpustakaan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Menurutnya, perpustakaan merupakan sarana pembelajaran sepanjang hayat yang harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan usia maupun latar belakang sosial.
“Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi pusat pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Karena itu, perpustakaan harus dikelola secara profesional dan memenuhi standar nasional,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi perpustakaan di Gorontalo saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari belum meratanya pembangunan perpustakaan, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya sumber daya manusia pengelola perpustakaan, hingga masih rendahnya jumlah perpustakaan yang terakreditasi.
Ridwan Hemeto menyebutkan bahwa dari sekitar 1.585 lembaga perpustakaan di Provinsi Gorontalo, baru sekitar 141 perpustakaan yang terakreditasi dan sebagian di antaranya bahkan telah kedaluwarsa masa akreditasinya.
“Kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama. Kita tidak bisa berharap budaya membaca meningkat apabila perpustakaan yang tersedia belum memenuhi standar dan belum layak kunjung,” tambahnya.
Ia juga menyoroti capaian Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Provinsi Gorontalo tahun 2025 yang masih berada di angka 59,20 serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebesar 10,46.
Menurutnya, angka tersebut menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas perpustakaan di daerah.
Kegiatan sosialisasi dan advokasi ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada para pengelola perpustakaan mengenai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), instrumen akreditasi, serta mekanisme teknis pengajuan akreditasi perpustakaan.
Materi pertama disampaikan oleh Hans Ruchban dengan tema Kebijakan Instrumen Akreditasi Perpustakaan SMA/SMK dan MA/MAK.
Selanjutnya, Feri Hulukati memaparkan materi tentang praktik-praktik baik dalam akreditasi dan advokasi perpustakaan SMA dan SMK.
Materi berikutnya disampaikan oleh Bahyudin Ismail terkait instrumen akreditasi perpustakaan sekolah dan madrasah.
Sementara itu, Andi Taweng memberikan penjelasan mengenai SIPAPI atau Sistem Penilaian Akreditasi Perpustakaan Indonesia yang digunakan dalam proses pengajuan dan penilaian akreditasi perpustakaan secara nasional.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan budaya literasi, pendidikan, dan transformasi perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pembelajaran masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga selaras dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam penguatan pembangunan SDM, pendidikan, serta pembangunan dari desa dan dari bawah melalui penguatan perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak perpustakaan di Provinsi Gorontalo yang mampu memenuhi standar nasional dan memperoleh akreditasi, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan, angka TKM, serta IPLM di masa mendatang. (PPID Arpus)