DIARPUS – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo mengikuti Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2027 yang dilaksanakan di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo, Rabu (2/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo memaparkan rencana program, sasaran, indikator kinerja serta kebutuhan dukungan anggaran untuk tahun 2027. Pemaparan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Rudi Wahyudin Erfan Daenunu.
Pemaparan tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo pada tahun mendatang.
Proses asistensi dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri atas Asisten Administrasi Umum, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, anggota TAPD, Tim Reviu Inspektorat serta Tim Mitra Bappeda.
Dalam pemaparannya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo menyampaikan sejumlah sasaran strategis yang menjadi arah pelaksanaan program tahun 2027. Pada bidang perpustakaan, sasaran yang ditetapkan adalah terwujudnya pendidikan yang berkualitas.
Sementara pada bidang kearsipan, sasaran yang menjadi perhatian adalah terwujudnya regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian.
Salah satu indikator penting yang menjadi perhatian pada bidang perpustakaan adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Dalam pemaparan RKA-SKPD, pengukuran IPLM mencakup dua dimensi utama, yakni Dimensi Kepatuhan dan Dimensi Kinerja.
Dimensi Kepatuhan mencakup variabel koleksi, antara lain jumlah buku fisik dan digital, jumlah akses pengguna serta jumlah anggaran pengadaan buku. Selain itu terdapat variabel tenaga yang meliputi jumlah tenaga perpustakaan dan jumlah anggaran pengembangan profesi.
Sedangkan Dimensi Kinerja mencakup variabel pelayanan, seperti jumlah peserta kegiatan minat baca, jumlah pemustaka yang menggunakan layanan perpustakaan serta jumlah kerja sama yang dilakukan perpustakaan.
Dimensi tersebut juga mencakup variabel penyelenggaraan dan pengelolaan, antara lain jumlah layanan yang tersedia di perpustakaan, jumlah dokumen penyelenggaraan layanan perpustakaan serta jumlah anggaran peningkatan pelayanan.
Selain IPLM, indikator lain yang menjadi perhatian adalah Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TKM). Pengukurannya mencakup tiga dimensi, yaitu Pra Membaca, Saat Membaca, dan Pasca Membaca.
Dimensi Pra Membaca meliputi motivasi membaca, model akses dan kebiasaan membaca, pembelajaran sosial serta konsep budaya literasi. Dimensi Saat Membaca mencakup perilaku membaca dan literasi sosial. Sementara Dimensi Pasca Membaca mencakup dampak membaca dan nilai harapan.
Pada sektor kearsipan, salah satu indikator yang menjadi perhatian dalam pencapaian kinerja Dinas Arpus adalah Nilai Pengawasan Kearsipan.
Penilaian tersebut mencakup lima aspek, yaitu kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip inaktif, pengelolaan arsip statis, serta sumber daya kearsipan.
Kelima aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan.
Melalui asistensi RKA-SKPD ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo bersama TAPD melakukan pembahasan untuk memastikan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam membangun perencanaan anggaran yang berbasis kinerja, sehingga setiap dukungan anggaran yang dialokasikan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
Penguatan bidang perpustakaan dan kearsipan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat budaya literasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, berintegritas, transparan dan akuntabel.
Melalui penguatan program literasi, pemerintah daerah terus mendorong masyarakat agar memiliki akses yang lebih baik terhadap pengetahuan dan informasi. Sementara melalui penguatan kearsipan, pemerintah memastikan setiap proses penyelenggaraan pemerintahan memiliki rekam jejak administrasi yang tertib, dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung pelayanan publik.
Hasil asistensi diharapkan dapat menjadi dasar penyempurnaan RKA-SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (PPID Arpus)